Agus Suparmanto Terpilih Ketum PPP, Drama Dinamika Muktamar dan Dualisme
Liputankilat.com — Dalam Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta pada Sabtu (27/9/2025), nama Agus Suparmanto keluar sebagai kandidat yang diklaim terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030. Namun, proses ini memicu konflik internal dan dualisme kepemimpinan karena kubu Mardiono juga mengklaim kemenangan.
Artikel ini merangkum fakta terbaru, respons dari pihak terkait, implikasi politik, dan langkah selanjutnya yang harus dilalui agar kepemimpinan baru PPP diakui secara hukum dan diterima oleh internal partai.
Kronologi & Hasil Muktamar
- Panitia Muktamar menjelaskan proses pemilihan di Ancol, bahwa dalam sidang paripurna, Agus Suparmanto diumumkan sebagai Ketua Umum PPP.
- Muktamar PPP mengangkat Agus Suparmanto dan membuat ketetapan formal lewat “TAP Muktamar X Nomor 08/TAP/Muktamar X/PPP/2025”.
- Namun, suasana muktamar tidak sepenuhnya kondusif. Terdapat laporan kericuhan, gesekan antar kader, dan protes mengenai mekanisme pemilihan.
- Kubu Mardiono berargumen bahwa pemilihan berjalan tidak sesuai AD/ART PPP, tidak kuorum, atau dipertanyakan legalitasnya.
Klaim Kepemimpinan & Pendaftaran ke Kemenkum HAM
- Usai diumumkan sebagai Ketum PPP versi muktamar, Agus Suparmanto menyatakan akan segera mendaftarkan kepengurusan baru ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) sebagai langkah agar kepemimpinannya diakui secara resmi.
- Dalam SindoNews, Agus menyebut akan mengurus pendaftaran itu pada pekan mendatang, memastikan bahwa dokumen kepengurusan sudah siap dan legal.
- Namun, pihak kubu Mardiono menyebut bahwa pendaftaran semata belum cukup untuk menetapkan legitimasi, terutama bila proses internal partai dipertanyakan.
Konflik Internal & Dualisme PPP
Klaim ganda ini menjadikan PPP terbelah:
- Kubu Agus Suparmanto menyebut bahwa pemilihan yang dilakukan melalui forum muktamar resmi sudah melewati proses dan regulasi partai.
- Kubu Mardiono menyanggah bahwa proses itu tidak memenuhi syarat AD/ART, dan bahwa suara beberapa kader atau kuorum tidak valid.
- Disebutkan bahwa dualisme PPP muncul sebagai dampak dari dua klaim kepemimpinan yang berbeda pascamuktamar.
- Alasan kedua pihak memenangkan dukungan muktamar dipaparkan di media, termasuk kompromi politik, dukungan kader inti, dan strategi persuasi internal.
Implikasi & Tantangan ke Depan
- Pengakuan formal dan legal
Pendaftaran ke Kemenkum HAM menjadi langkah penting agar struktur PPP yang baru diakui negara dan bisa melakukan kegiatan politik dengan status resmi. - Konsolidasi internal
Agar partai tidak terpecah, Agus perlu merangkul para kader dan pengurus yang mendukung kubu Mardiono agar konflik internal tidak berkepanjangan. - Citra publik & kepercayaan
Publik dan media akan mengamati bagaimana PPP berjalan di bawah kepemimpinan baru — apakah transparan, adil, dan sesuai janji konsolidasi. - Kepastian AD/ART & mekanisme partai
Bila memang ada keraguan soal prosedur, perlu ada klarifikasi atau amandemen AD/ART di forum tertinggi PPP agar kepemimpinan tidak digugat kemudian hari.
Hasil Muktamar PPP 2025 menobatkan Agus Suparmanto sebagai kandidat yang diklaim menang melalui proses internal. Namun, konflik internal dan dualisme kepemimpinan muncul sebagai tantangan besar yang harus diselesaikan. Agar kepemimpinan baru diterima secara luas dan sah, langkah cepat ke Kemenkum HAM dan konsolidasi internal menjadi kunci utama.
